Oh, itu toh asal muasalnya? Ya, sebuah fakta sejarah yang tidak sepenuhnya berakar dari budaya bumi putera itu sejatinya telah memegang andil yang cukup besar dalam merubah sikap sosial bangsa kita pada umumnya. Sebuah sikap anti sosial yang mendorong pada “kebencian semu” itu kenyataannya telah menjangkiti sebagian besar dari kita dan “sempat” membuat perubahan cara pandang kita terhadap kaum Tionghoa di tanah air.

Semuanya bermula ketika Jepang menjajah Tiongkok. Di seluruh daratan pendudukan Jepang termasuk Indonesia, Jepang telah memaklumatkan bahwa seluruh kawasan elite, instansi-instansi pemerintahan, rumah mewah dan jalan-jalan utama agar diberikan plang/signage “CINA DAN ANJING TIDAK BOLEH MASUK”. Intimidasi itu sangat kuatnya sehingga menimbulkan trauma tidak hanya bagi suku bangsa Tionghoa namun juga bagi para bumi putera yang tidak ingin dipandang sejenis dengan mereka. Walaupun kenyataannya tidak sedikit para bumi putera itu yang nasibnya berujung sebagai jongos alias budak.

Nampaknya Jepang tidak hanya mewariskan budaya pentingnya untuk menjaga dan melindungi harga diri melalui Harakiri, juga Kaizen yang mendorong kita untuk melakukan perubahan menuju ke arah perbaikan secara terus menerus. Namun Jepang juga mewariskan setitik bibit retensi terhadap keberadaan saudara-saudara kita sebangsa yang saya dan tentunya anda yakin tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai suku tertentu apalagi suku Tionghoa.

Dokumen tertulis hasil kesimpulan Seminar Pertama Angkatan Darat Republik Indonesia di Bandung, bulan Agustus 1966 menyatakan “… untuk menghilangkan rasa inferior terhadap bangsa kita sendiri serta menghilangkan rasa superior pada bangsa Tjina, maka kami kembali memakai penjebutan Republik Rakyat Tjina dan warganegara Tjina dari Republik Rakyat Tiongkok dan warga negaranya …”

Padahal penggunaan istilah TIONGHOA telah dikokohkan di Indonesia setelah revolusi rakyat Tiongkok mencapai kemenangan di bawah pimpinan Dr Sun Yat Sen, 10 Oktober 1911. Jadi, penggunaan istilah CINA dengan TIONGHOA secara umum di Indonesia merupakan hasil revolusi rakyat Tiongkok,” tulis Siauw Giok Tjhan dalam bukunya yang berjudul LIMA ZAMAN, PERWUJUDAN INTEGRASI WAJAR. Siauw Giok Tjhan adalah tokoh masyarakat Tionghoa asal Kapasan, Surabaya. Di masa perjuangan hingga menjelang Orde Baru, nama Siauw sangat kondang karena pernah menjabat menteri kabinet Presiden Soekarno.

Nama resmi Tiongkok setelah revolusi nasional adalah CHUNGHUA MINKUO atau REPUBLIK TIONGKOK. CHUNGHUA adalah ucapan mandarin berdasar dialek Hokkian. Setelah 1 Oktober 1949, nama negara Tiongkok menjadi CHUNGHUA REN MIN LIEN HUO KUO. Kalau diindonesiakan menjadi REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK alias Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Jadi, bila mau resmi-resmian harus menyebut TIONGKOK dengan CHUNGKUO dan bahasa serta orangnya diterjemahkan menjadi CHUNGHUA dalam lidah mandarin dan TIONGHOA dalam dialek Hokkian. Terserah… tapi yang pasti bukan CINA. Apalagi orang Indonesia tentu bukan orang Inggris yang menyebut TIONGKOK dengan CHINA,” tulis Siauw Giok Tjhan.

Efek “maklumat” hasil seminar Angkatan Darat RI tahun 1966 mengenai penggunaan Cina untuk menyebut kaum Tionghoa mendorong ternentuknya semangat survival yang luar biasa. Karena tidak bisa menjadi pegawai instansi pemerintahan, sekolah di sekolah umum/negeri, apalagi berkiprah membela kedaulatan dengan menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia akhirnya mereka lebih memilih di bidang netral alias berdagang dan konsentrasi untuk menumpuk harta. Maklumat itu jelas merupakan awal petaka harmonisasi sebuah bangsa.

Lama kelamaan mereka menikmati peran itu dan ogah menjajal profesi lain. Lama kelamaan mereka menikmati lingkungan “eksklusif” yang awalnya sekedar untuk mengakomodir keterbatasan mereka ketimbang bersosialisasi pun ketika Orde telah berganti. Lama kelamaan bumi putera pun menganggap hal tersebut adalah sebuah kenormalan dan justru memandang aneh ketika sebagian dari mereka mencoba keluar dari zona tersebut. Padahal struktur Konfusian masyarakat Tioghoa itu aslinya adalah sarjana, petani, pengrajin baru pedagang. Ya, situasi sudah terbolak-balik. Kedua belah pihak saling curiga jika salah satu di antaranya bertindak sebaliknya. Padahal sejatinya, mereka hanya ingin berlaku normal senormal-normalnya.

Tapi semua itu sudah berlalu. Alhamdulillah sudah lima tahun terakhir terutama sejak era Gus Dur menjadi presiden, liang liong kembali meliuk di perayaan imlek, barongsay melompat dan menari menghibur tidak hanya kaum Tionghoa di perayaan tahun baru kalender China tersebut. Ya, Gus Dur telah sukses meletakkan pondasi pluralisme di tanah air dengan merangkul kaum Tionghoa dan menanamkan pemahaman bahwa suku Tionghoa tak ubahnya dengan pribumi dari suku Jawa, Madura, Batak ataupun Bali. Bahwa nasionalisme tidak bisa diukur semata dari suku apa seseorang berasal. Pribumi tidak boleh memandang kaum Tionghoa dengan pandangan yang berbeda dan memanggil mereka dengan sebutan Cina (karena itu menyakitkan). Sebaliknya, kaum Tionghoa wajib segera membebaskan diri dari trauma masa lalu dan mulai berbaur dengan pribumi dengan penuh percaya diri. Saling bermanfaatlah untuk yang lain. Karena pada hakekatnya kita semua adalah sama di mata Tuhan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Hujurat 49:13

” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Maka, ketika kelompok paduan suara Friend’s Group menyanyikan lagu Pemuda Indonesia di Perayaan Tahun Baru Imlek 2559/2008 di SIBEC Convention Hall, ITC Surabaya pada hari Jum’at, 8 Februari 2008 lalu, di mana salah satu liriknya berbunyi ..

Jangan tanya kami suku apa
Jangan tanya agama kami apa

Tak terasa air mata saya meleleh …

References:

http://hurek.blogspot.com/search/label/tionghoa